Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Hamka Baco Kady, meminta pemerintah pusat memberi keleluasaan pada pemerintah daerah dalam berinovasi dari segi anggaran, agar tidak hanya mengandalkan APBN.

Hal itu dikatakan Hamka saat mengunjungi Tanjung Selor, Kaltara, Selasa (2/5/2017). Dalam kunjungan tersebut, Hamka mengatakan, Kaltara yang merupakan provinsi baru tentu mengalami banyak hambatan dan kendala. Dan itu merupakan risiko dari adanya pemekaran daerah.

"Oleh karena itu, yang paling mendasar di sini memang infrastruktur. Kalau infrastruktur tidak dibangun dengan cepat, efeknya pasti akselerasi ekonomi tidak bisa berkembang, itu pasti. Cuma masalahnya sekarang, di sini hampir semuanya mengandalkan APBN. Sedangkan APBN itu sangat terbatas. Memang Rp2013 triliun itu besar, tapi kita harus tahu bahwa itu bukan satu provinsi, itu untuk 34 provinsi," kata politisi Fraksi Golkar tersebut.

Hamka juga menjelaskan, anggaran yang ada saat ini hampir sebagian besar digunakan untuk pembayaran gaji. Dana alokasi umumnya (DAU) digunakan untuk pembayaran gaji. Hamka menilai, jika Indonesia ingin membangun infrastruktur di daerah-daerah yang baru dimekarkan dan yang akan dikembangkan seperti Kaltara, tidak ada alternatif lain kecuali dari loan atau pinjaman.

Pemerintah, disampaikan Hamka, harus membuka kesempatan pemerintah daerah meminjam dana untuk membangun daerah-daerah terisolasi. Apalagi, Kaltara ini daerah perbatasan. tidak bisa tidak, harus dilakukan pembangunan, karena menyangkut harkat dan martabat Indonesia di perbatasan. tentu tujuannya untuk menjaga NKRI. Ketika APBN tidak memungkinkan mendanai pembangunan infrastruktur, maka investasi investasi dari luar jaid keniscayaan. Apalagi, potensi alam Kaltara cukup baik.

"Saya yakin tidak mungkin selesai pembangunan di Kaltara ini hanya dengan mengandalkan APBN, itu pasti. Nah, oleh karena itu, mari semua investor berfikir dan  pemerintah berfikir dengan RPJM-nya itu bagaimana mampu mendorong pembangunan. Ini daerah perbatasan dan juga provinsi terbaru," papar Hamka. (ndy)/foto:nadya.runi